Firaun-Soekarno-?

>> Wednesday, April 29, 2009

Oleh: Yauma Yulida H.

Bagi pemimpin Mesir Kuno, buku bisa senilai dengan wilayah kekuasaan. Julius Caesar yang konon pernah membuktikannya.

Dalam suatu ekspansi kerajaan Romawi ke Mesir, ia pernah terjebak dalam sebuah perpustakaan. Tentara Mesir sudah menutup semua jalan keluar. Namun para tentara kemudian melepaskannya. Mereka memilih melindungi perpustakaan negara yang berisi himpunan karya tulis para cendikiawan.

Keputusan yang tepat sebab literatur tersebut kini menjadi investasi Mesir. Negara ini menjadi tujuan utama para peneliti karena Alexandria, salah satu perpustakaannya, terkenal kaya dengan berbagai dokumen kuno. Selain itu, pelajar dari berbagai penjuru dunia berbondong-bondong menimba ilmu pengetahuan di negeri piramid ini.

Tindakan pemimpin Mesir, atau yang biasa disebut Firaun, ternyata diulangi beberapa para pemimpin di negara maju. Entah mereka pernah mendengar cerita ini atau tidak. Yang jelas, upaya mereka meningkatkan budaya baca seolah menguatkan fakta bahwa budaya baca suatu bangsa berbanding lurus dengan kemajuan negaranya.

Di Jepang, misalnya, ada kebijakan untuk mendorong generasi muda rutin membaca sejak dini. Bahkan kepada anak-anak yang belum mengenal aksara. Di Amerika, budaya membaca sangat didukung pemerintah. Dalam dua tahun, buku-buku yang digunakan harus didaur ulang. Tentu ini berkaitan dengan pembaruan ilmu.

Keberhasilan kebijakan dua negara tersebut menjadi bukti bahwa budaya membaca berkaitan dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Perkembangan Jepang selama 64 tahun setelah kehancuran dua kota utama di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, sangat signifikan. Mereka bisa mengejar ketinggalan dalam berbagai aspek. Sekarang mereka bahkan bisa disejajarkan dengan Amerika dari segi IPTEK.

Pentingnya budaya baca dalam masyarakat didukung sebuah penelitian UNESCO. Mereka mulai dengan hipotesa minat baca yang tinggi muncul karena dipupuk sejak kecil.
Hasilnya, mahasiswa di negara industri maju rata-rata membaca delapan jam sehari. Sedangkan di negara berkembang hanya dua jam tiap harinya.

Di Indonesia, di mana kebiasaan membaca masih menjadi sebuah kemewahan, semakin mengiyakan data dari UNESCO tersebut.

Ironis, mengingat upaya meningkatkan minat baca masyarakat bahkan sudah dimulai sejak pendudukan Belanda.

Sejarah Baca Bangsa Indonesia

Putu Laxman Pendit mengisahkan, di awal abad ke-20, Belanda membangun 680 perpustakaan umum demi memenuhi tuntutan Politik Etis. Perpustakaan-perpustakaan ini dikoordinasi Komisi Bacaan Rakyat (Comissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur) yang kemudian menjadi Balai Pustaka. Hingga tahun 1930, pemerintah kolonial telah membangun 2.686 perpustakaan untuk umum.

Hasilnya tidak memuaskan. Masyarakat Indonesia tidak berkembang. Minat bacanya pun masih rendah. Belanda lepas tangan dengan dalih telah melakukan berbagai upaya seperti mendirikan perpustakaan dan sekolah rakyat.

Upaya yang dilakukan Belanda ini terhenti seiring semakin tidak stabilnya kondisi Indonesia akibat penjajahan. Cita-cita ini digaungkan kembali tahun 1950-an. Proyek ini berawal dari keyakinan Presiden Soekarno, pemimpin Indonesia masa itu. Baginya, buku adalah teman bertukar pikiran. Buku juga memberikan banyak ide baru, terlepas dari batasan waktu dan jarak.

Maka beliau menginstruksikan dimulainya proyek ini. Ribuan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dikembangkan hingga ke pelosok nusantara. Ia sendiri mengambil berperan aktif mendukung para penerbit buku dan surat kabar dengan memerintahkan pemberian subsidi kertas. Setiap kali ada pameran buku, Bung Karno selalu berusaha datang dan memberi dorongan kepada para penerbit.

Lagi-lagi usaha ini tidak membawa banyak perubahan. Sekitar tahun 1960-an, animo masyarakat pada bacaan serius terus menurun. Peran TBM di berbagai kecamatan berganti menjadi perpustakaan swasta yang menyediakan komik dan novel picisan. Jelas bukan pilihan bacaan yang tergolong mendidik.

Keadaan menjadi sangat kontras pada masa-masa pemerintahan Presiden Soeharto. Para pustakawan bukannya sibuk meningkatkan minat baca masyarakat malah mereka ditugaskan menyortir dan mengendalikan arus informasi. Itu adalah program pemerintah demi pencitraan Presiden Soeharto.

Pembodohan ini terus berlanjut hingga reformasi pecah di Indonesia. Kebebasan pers dan jumlah media cetak membengkak tahun 1998 seolah bisul pecah. Peningkatan jumlah berbagai jenis surat kabar sangat mencolok. Jumlah surat kabar harian pada tahun 1998 sebanyak 172 buah. Berarti naik 93 buah dari tahun 1997. Padahal media dari tahun 1995 sampai 1997, hanya bertambah dua buah dari 77 menjadi 79 surat kabar. Pada tahun 1998, tercatat juga penerbiatan 425 buah surat kabar mingguan, 55 buah majalah mingguan , dan 104 buah majalah tengah bulanan. Jumlah media cetak terus bertambah hingga saat ini.

Tapi benarkah Indonesia telah bebas?

Versi UNDP, Indonesia masih berada di peringkat 96, sejajar dengan Bahrain, Malta, dan Suriname dalam hal minat baca masyarakat. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada dua tingkat saja di atas Kamboja dan Laos. Sedangkan dari segi tingkat kemampuan membaca (reading literacy) masyarakat, Indonesia berada di urutan 39 dari 41 negara. Selain itu, pada tahun 2003, negara ini masih menempati peringkat 112 dari 174 negara dalam hal kualitas bangsa. Hasil publikasi UNDP tersebut mengukur tingkat melek huruf sebagai salah satu indikator.

Tidak ada yang benar-benar berubah di Indonesia.

Tanya Kenapa?

Perkembangan teknologi dan media elektronik selalu menjadi kambing hitam. Jelas sekali bahwa masyarakat rata-rata lebih memilih menonton televisi dan mendengar radio daripada membaca. Lebih aktual sekaligus menghemat waktu dan energi. Tambahan lagi, pikiran mereka sudah dibebani berbagai masalah dari kenaikan harga sembako, minyak, meningkatnya kriminalitas, hingga teroris dan UU Pornografi yang kontroversial. Tak ada cukup waktu untuk membaca. Jadi, selamat tinggal buku!

Namun apa bedanya dengan Jepang yang menjadi begitu maju di bidang IPTEK? Atau Amerika yang memiliki industri film terbesar di dunia? Mengapa peringkat minat baca mereka tidak melorot?

Satu perbedaan utama adalah politisasi. Ternyata di Indonesia, usaha meningkatkan minat baca masyarakat sekaligus dalam artian mencerdaskan, selama ini gagal karena terlalu banyak muatan politis di dalamnya. Faktor kegagalan pada masa penjajahan Belanda terletak pada satu aspek yang tidak mereka ungkapkan. Pemerintah kolonial memang menyediakan sarana, tapi tidak memberi ruang dan waktu kepada masyarakat untuk membaca. Masyarakat disibukkan berbagai kekacauan dan masalah saat itu—minimnya ketersediaan sandang dan pangan. Alhasil, perpustakaan hanya menjadi milik para cendikia dan bangsawan.

Pola ini terus berulang hingga sekarang. Kesannya, bangsa tidak boleh cerdas sebab membahayakan “stabilitas” kedudukan para penguasa. Masyarakat yang cerdas jelas lebih mandiri. Semakin mandiri masyarakatnya, semakin kecil ketergantungan mereka pada pemerintah. Artinya, jangkauan tangan penguasa semakin pendek. Hal ini ditulis David Icke dalam bukunya The Biggest Secret (1999: xi-xii):

“When we give our minds and our responsibility away, we give our lives away…. The foundation of that control has always been the same: keep the people in ignorance, fear and at war with themselves. Divide, rule and conquer while keeping the most important knowledge to yourself. Once the people are in fear of being burgled, mugged or bombed, they will demand that you take their freedom away to protect them from what they have been manipulated to fear.”

“Ketika kita malas berpikir dan menghindar dari tanggung jawab, saat itu jugalah kita menggadaikan hidup kita… Metode dasar pengontrolan selalu sama: biarkan orang-orang menjadi acuh tak acuh, ketakutan, dan berperang dengan diri mereka sendiri. Pecahkan kekuatan massa, atur, dan kuasai sekaligus menyimpan informasi yang paling penting untuk dirimu sendiri… Sekali masyarakat terjebak dalam ketakutan akan perampokan, penodongan atau pemboman, mereka akan memintamu mengambil kebebasan mereka agar dilindungi dari apa yang sebenarnya sudah diatur penguasa untuk mereka khawatirkan.”

Lebih spesifik, politisasi dapat dipecah ke dalam tiga aspek, man, money, dan management. Man mengarah pada individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam menentukan kebijakan atau mereka yang berkiprah di lapangan. Termasuk dalam kategori ini pemimpin, menteri pendidikan, wakil rakyat, dan pustakawan. Semua pelaku tersebut saling mempengaruhi secara hirarkis.

Kebijakan menungkatkan minat baca masyarakat sering menjadi alat politis untuk menarik simpati. Sehingga tidak ada komitmen yang kuat untuk menyukseskannya.
Memang ada beberapa inovasi dalam hal ini, namun tingkat keefektivisannya belum terbukti. Keberadaan rumah baca, perpustakaan keliling, maupun perpustakaan umum tidak lantas bisa diakses secara merata.

Padahal ada cara untuk melampaui keterbatasan. Tidak terlaksananya upaya ini adalah salah satu indikasi ketidakseriusan para pencetus program. Pemerintah bisa saja kembali mengupayakan bahan bacaan berkualitas dan murah, perpustakaan umum, dan taman bacaan di desa. Bukan hanya di kota-kota besar atau di Pulau Jawa dan sekitarnya tapi di seluruh nusantara.

Tentu pernyataan ini akan lagi-lagi dijawab pemerintah dengan dalih lemahnya Indonesia di faktor money atau uang. Pernyataan yang sangat janggal karena Indonesia mestinya berkaca pada India yang bisa mencetak berbagai buku teks di kertas koran sehingga harganya jauh lebih murah. Atau Jepang yang menggalakkan penerjemahan buku-buku asing dan jurnal ilmiah. Lagipula faktor keuangan tidak akan menjadi kendala jika pemerintah bisa menekan angka korupsi. Sebab dalam pelaksanaannya, banyak sekali kasus penggelapan dana baik untuk pendidikan maupun dalam program meningkatkan budaya baca masyarakat.

Jadi, sebenarnya kelemahan terbesar dalam program ini adalah management. Seperti dilansir Republika Online, setelah puluhan tahun, dari 7000 TBM yang telah dibina sejak tahun 1950-an, 5500 diantaranya tidak berfungsi lagi.

Di samping itu, sebagian besar pustakawan dan pustakawati sebagai perpanjangan tangan pemerintah di lapangan tidak professional. Salah satu penyebabnya komitmen dan antusiasme pemimpin yang rendah. Akhirnya pemimpin-pemimpin tersebut tidak antusias memberi motivasikan dan pengarahan kepada mereka.

Wajar. Sesuatu yang tidak diprakarsai secara maksimal tentu membuahkan hasil yang setengah-setengah.

Maaf, Hanya Inilah yang Kita Dapat

Seandainya semua pemimpin seperti Sun Kang.

Pria ini terlahir di zaman dinasti Jin (317-420) dalam sebuah keluarga yang miskin. Saking miskinnya keluarga ini, mereka sampai tidak mempunyai uang untuk penerangan saat malam tiba.

Sun Kang adalah orang yang gila membaca. Ia tidak bisa membeli, maka ia meminjam buku-buku dari kenalannya. Sayangnya, etiap hari ia harus bekerja sampai malam. Ketika pulang, ia tak bisa lagi membaca karena tidak ada cahaya sama sekali. Kadang ia terpaksa mencari sinar dari tetangga atau dari rembulan. Cahaya yang redup ini membuatnya cepat lelah.
Suatu hari di musim salju ketika sinar rembulan bersinar terang, ia segera keluar untuk membaca.

Saat pulang, ia tersandung dan bukunya jatuh. Meski kakinya terluka, ia tetap menyelamatkan buku itu. Tanpa sengaja ia melihat dengan jelas tulisan dalam buku tersebut. Ternyata, salju yang padat dapat memantulkan cahaya bulan.

Dengan gembira, setiap malam ia keluar untuk membaca. Padahal udara saat itu dingin sekali. Tubuh Sun Kang tak bisa bertahan. Ia kemudian menderita borok di kulit yang biasa disebut penyakit dong chuang. Uniknya, penyakit itu tidak menghentikan semangat membacanya.

Usaha Sun Kang berbuah manis. Akhirnya ia tumbuh menjadi ahli pikir yang brilian dan penasihat kerajaan. Seandainya Cina saat itu tidak memakai sistem kerajaan, Sun Kang bisa saja menjadi seorang pemimpin yang dapat diandalkan untuk memajukan Cina.

Ada apa sebenarnya di dalam sebuah buku?

Djoko Pitono, seorang jurnalis dan editor, menulis sebuah pengantar buku berjudul “Bung Karno, Buku, dan Lidahnya”. Ia mengutip catatan Howard Palfrey Jones dalam buku “Indonesia: The Possible Dreams”. Kepada mantan duta besar AS di Indonesia ini, Presiden Soekarno penah bercerita tentang pengalamannya membaca buku-buku saat diasingkan Belanda.

“…Aku bertemu dan berbicara dalam alam pikiran dengan para pemimpin Revolusi Prancis,…aku bertemu para pemimpin revolusi wanita di Paris. Dan dalam alam pikiran, aku bertemu para pemimpin Jerman…Marx, Karl Marx….Adolf Berstein…Friedrich Engels…dengan Jose Rizal Mercado, yang ditembak mati oleh Spanyol pada tahun 1903. Aku bertemu Thomas Jefferson dan Abraham Lincoln.''

''Begitulah setelah bertemu -setelah berbicara dengan semua pemimpin besar itu- aku menjadi yakin bahwa manusia itu satu (sama),'' kata Bung Karno.

Karena buku juga, banyak masalah di Indonesia yang sebenarnya bisa terselesaikan.

Banyak rentetan kasus besar akibat mayarakat yang tidak berbudaya baca. Rendahnya minat baca melahirkan generasi dengan mutu SDM rendah. Hal ini berakibat langsung dalam masalah ketidakmampuan Indonesia mengelola sumber daya alam, masalah ketenagakerjaan, konflik antar agama/etnis, dan masih banyak lagi.

Tampaknya buku juga yang membedakan pola kepemimpinan seseorang. Misalnya Soekarno dan Soeharto.

Dulu saat diasingkan oleh Presiden Soeharto, semua akses Presiden Soekarno terhadap buku ditutup. Sebagai reaksi, seorang wartawan Belanda yang sahabat Bung Karno, Willem Oltmans, mengirim surat kepada Presiden Soeharto pada tahun 1990-an. Dalam suratnya yang juga dikirimkan ke berbagai pihak di Indonesia, Oltmans mengkritik Soeharto yang dinilainya tak pernah berbicara tentang buku-buku.

''Banyak pemimpin Indonesia adalah orang-orang yang membaca buku, kecuali Tuan...,'' tulis Oltmans.

Sedangkan pemimpin Soekarno selalu berpesan agar pemimpin harus banyak membaca, tidak hanya buku tapi membaca hidup.

Ungkapan Soekarno ini sejalan dengan Multatuli,“Ik ken zeer weinig mensen die lezen kunnen”—“Saya mengenal sedikit sekali jumlah orang yang bisa membaca.”

Bisa membaca tidak hanya mengacu pada buku.

Pemimpin dengan kekuasaan yang sangat besar harus mampu membaca “negara” dan “masyarakat”. Dengan membaca “negara”, pemimpin menganalisa peluang dan tantangan di daerah kepemimpinannya sendiri. Mengingat sistem desentralisasi yang sudah diterapkan di Indonesia. Namun sedikit sekali pemimpin dengan optimal berusaha membangun daerahnya. Malah rata-rata program kerja dan keputusan yang diambil masih berkiblat pada keputusan klise di pusat. Lebih parah, tak jarang pemimpin mengadopsi mentah-mentah kebijakan dari negara lain.

Selanjutnya, membaca “masyarakat”. Dengan upaya ini, pemimpin berusaha membangun jembatan komunikasi dengan rakyat.

Selama ini saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat “tersumbat”. Banyak gejala sosial yang tidak diperhatikan para pemimpin. Misalnya apa masalah yang tengah dihadapi masyarakat, apa implikasi dari keputusan yang dibuat, dan apa yang sebenarnya rakyat inginkan.

Sudah saatnya pemimpin tak jadi “raja”, tapi “pion” yang berada di garis depan.

Hmm…
Tapi maaf, sampai sekarang, hanya “inilah” yang kita dapat.

2 comments:

Anonymous,  May 13, 2009 at 2:18 AM  

Atma Senthir001

Tak bisa dipungkir memang, bahwa suatu kelebihan akan berbanding lurus untuk menjadi suatu kelemahan. Begitu juga dgn indonesia ( baca : kita ). Kita tlah di beri kemewahan yg maha agung, suatu negara kepulauan dgn aneka ragam suku, budaya, bahasa, kesuburan dan keindahan alam yg tiada dua. Tapi justru dgn keadaan yg sedemikian ini ditambah dgn background penjajah yg berbeda antara wilayah timur, tengah maupun barat wilayah kita menjadikan kita kesulitan untuk memajukan bangsa ini. Negara lain bisa cepat maju krn tak dipermasalahkan dgn penyatuan keaneka ragaman suku dll. Tp kita, harus bekerja beberapa langkah lebih berat dr mereka.
Namun bgt kita sbg bangsa hrs tetap smangat. Jd itu smua sbagai cambuk semangat kita. Amin.

Yauma Yulida H. May 13, 2009 at 4:14 AM  

Untuk Anonymous,

Saya sependapat dengan Anda. Bangsa semangat, pemimpin yang tulus, itu yang Indonesia butuhkan.

Post a Comment

About This Blog

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP